Konflik Agraria Selama Tahun 2015

Lampung Reforma Agraria - Data Konflik Agraria Selama Tahun 2015 : Dalam Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) "Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi", Selasa (5/1), di Jakarta. Acara itu menghadirkan Iwan Nurdin (Sekjen KPA), Dianto Bachriadi (Komnas HAM), dan Diah Pitaloka (DPR). Iwan Nurdin menyebutkan, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 keluarga.

Jumlah ini hanya mendata pelaporan di jaringan KPA dan media. "Ini fenomena gunung es. Jumlah nyata di lapangan pasti jauh lebih besar," katanya.

Jika di tahun sebelumnya sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyebab tertinggi, tahun 2015 bergeser ke sektor perkebunan, yaitu 127 kasus (50 persen). Penyebab lain adalah sektor pembangunan infrastruktur 70 kasus, kehutanan 24 kasus, pertambangan 14 kasus, lain-lain 9 kasus, serta pertanian dan pesisir 4 konflik.

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004-2015, terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga sebagai korban terdampak langsung. Dengan kata lain, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

Iwan Nurdin menyayangkan, janji manis Jokowi dalam Nawacita dan RPJMN untuk menyelesaikan konflik serta distribusi lahan 9 juta hektar ternyata berjalan di tempat. Padahal, pada awal pemerintahan, Presiden mengambil langkah strategis dengan pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Provinsi Riau merupakan penyumang konflik terbanyak dengan jumlah 36 konflik atau 14,4 persen. Provinsi Riau telah menduduki posisi pertama sebagai daerah penyumbang konflik terbesar sejak tahun 2014. 

Alasannya, ekspansi perusahan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit di Riau mendapat dukungan pejabat publik dengan izin-izin konsesi pada perusahan di atas tanah yang digarap warga.

Daerah yang menyumbang kedua konflik agraria merupkan Jawa Timur dengan jumlah 34 konflik atau 13,6 persen. Tahun sebelumnya pun Jawa Timur menempati urutan yang sama dan dari tahun ke tahun selalu menduduki posisi dua terbesar.

daerah yang menyumbang konflik yang masuk lima besar adalah Sumatra Selatan dengan 23 konflik, Sulawesi Tenggara 16 konflik, Jawa Barat dan Sumatra Utara menyumbang masing-masing 15 konflik.