Layanan Administrasi Pertanahan Terpadu di Desa

Lampung Reforma Agraria - Layanan Administrasi Pertanahan Terpadu di Desa : Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendorong pemerintahan desa harus mampu menyajikan layanan administrasi pertanahan terpadu.

”Justru masyarakat itu banyak berdiam di pe desaan jadi layanan terpadu tidak hanya dibutuhkan masyarakat perkotaan,” kata Menteri Ferry Mursyidan Baldan, di Gre sik, Jawa Timur, Minggu (10/1).

Konflik Agraria Selama Tahun 2015

Lampung Reforma Agraria - Data Konflik Agraria Selama Tahun 2015 : Dalam Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) "Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi", Selasa (5/1), di Jakarta. Acara itu menghadirkan Iwan Nurdin (Sekjen KPA), Dianto Bachriadi (Komnas HAM), dan Diah Pitaloka (DPR). Iwan Nurdin menyebutkan, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 keluarga.

Jumlah ini hanya mendata pelaporan di jaringan KPA dan media. "Ini fenomena gunung es. Jumlah nyata di lapangan pasti jauh lebih besar," katanya.

Jokowi Harus segera Realisasikan Program Reforma Agraria

Puslakum LARA - Jokowi Harus segera Realisasikan Program Reforma Agraria : Realisasi program reforma agraria dan distribusi lahan pertanian seluas 9 juta ha yang digembar-gemoborkan kepada petani miskin dan petani kecil oleh Presiden Jokowi masih menjadi kabar yang paling dinantikan oleh jutaan petani di Indonesia.

Program tetap program tetapi efek dari pelaksanaan kebijakan tersebut masih jauh bagi petani. Kenyataan bahwa dengan minimnya lahan pertanian yang ada ditambah semakin banyaknya jumlah kasus konflik agraria, kemiskinan akan terus menjadi masalah sosial yang tak kunjung terselesaikan. Selain itu kurangnya bahan pangan yang diproduksi di desa memicu bergulirnya kebijakan impor pangan yang justru menyengsarakan petani.