BPN akan merekrut juru ukur swasta

Kementerian ATR/BPN berjanji terus melakukan deregulasi termasuk merekrut juru ukur swasta berlisensi sebanyak 2.500–3.000 orang pada 2017, untuk mengatasi kekurangan tenaga juru ukur yang menghambat proses sertifikasi.

Sofyan menjelaskan pekerjaan pengukuran selama ini membebani Kantor Pertanahan karena tidak adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita perkenalkan juru ukur berlisensi maka target yang ambisius bisa dituntaskan,” ia meyakini.

Pihak swasta yang telah memiliki kompetensi geodesi atau pengukuran akan diuji untuk mendapatkan lisensi untuk membuka kantor jasa pengukuran sertifikasi pertanahan seperti layaknya kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diberi kewenangan khusus oleh Kementerian ATR/BPN.

“Nantinya masyarakat yang mengurus sertifikat bisa langsung ke sana. Dengan keterlibatan swasta maka prosedur pengumpulan data yuridis yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sertifikat, termasuk pengukuran bidang tanah, memastikan pemilik tanah serta pengumpulan informasi tentang riwayat tanah dapat dipercepat,” jelasnya.

Sementara itu untuk program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN akan fokus mensertifikasi seluruh wilayah transmigran di seluruh Indonesia.

Menurut Sofyan masih banyak tanah transmigran yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya. Hal yang sama juga dialami oleh desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan.

Berdasarkan undang-undang daerah kawasan hutan tidak bisa disertifikasi maupun ditinggali padahal kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang sudah lama tinggal di desa yang masuk dalam kawasan hutan tersebut bahkan sebelum Indonesia merdeka.

“Daerah kawasan hutan harus dibereskan karena mereka juga punya hak atas tanah,” pungkasnya.

Reforma agraria menjadi fokus penting untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses tersebut.